Sukabumiterkini.comKetua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita dari fraksi PKB mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pernyataan ini disampaikan, Hamzah Gurnita sesuai memimpin rapat bersama forum CSR yang digelar di aula rapar Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi jalan komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Selasa, (14/1/2025).
Menurut Hamzah, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2024, setiap perusahaan diwajibkan melaporkan program CSR mereka secara rutin dua kali dalam setahun kepada Bupati dan DPRD.
Namun, kata Hamzah pada kenyataannya, dari ratusan perusahaan yang ada di Sukabumi, hanya sebanyak kurang lebih 63 perusahaan yang konsisten melaporkan dana CSR mereka.
“Makanya hari ini kami mengundang forum CSR, untuk mengetahui perusahaan mana saja yang sudah melaporkan CSR sesuai aturan,” ujar Hamzah. Tapi, sangat disayangkan, Ketua Forum CSR tidak hadir. Kami bahkan meminta agar ketua forum ini segera diganti agar ke depan lebih transparan,” sambungnya.
Lanjut Hamzah, dalam rapat yang dibahas bersama anggota komisi II dan juga pihak pihak perusahaan yang tergabung dalam forum CSR juga menyoroti ketidakjelasan data terkait penerimaan dan penyaluran dananya.
Dan hingga saat ini Hamzah mengaku pihaknya belum menerima informasi yang memadai, sementara sudah ada perusahaan yang tidak melaporkan CSR selama dua tahun berturut-turut.
“Padahal sanksinya jelas tertera dalam Perbup, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Kami mendukung investor masuk ke Sukabumi, tapi tolong hargai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Sukabumi,” tegas Hamzah..
Boby Nagoro
