Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryama mengikuti Sosialisasi Pelaporan Indikator Kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (4/3/2026). Kegiatan berlangsung di Setda Kabupaten Sukabumi bersama Kepala Baperida dan Inspektur Inspektorat dan beberapa OPD lainnya.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.
Irjen Kemendagri menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maju. Karena itu, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran telah menetapkan berbagai Program Strategis Nasional (ProSN) sebagai prioritas pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan ProSN sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sinergi pusat dan daerah, serta kapasitas implementasi kebijakan menjadi kunci utama agar program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“ProSN harus menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administrasi. Evaluasi tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Adapun fokus pengawasan pelaksanaan ProSN di daerah meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pada April mendatang, tim APIP Direktorat Jenderal Kemendagri dijadwalkan turun ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan ProSN.
Karena itu, Sekjen Kemendagri meminta para inspektur daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat koordinasi dengan perwakilan BPKP di daerah.
Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat setiap program strategis memiliki berbagai risiko, mulai dari risiko perencanaan, keuangan, pelaksanaan, hingga risiko sosial. Upaya mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui identifikasi, analisis, evaluasi risiko, serta penyusunan strategi pengendalian yang tepat.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi H Ade Suryama menyatakan Pemkab Sukabumi akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pelaporan Program Strategis Nasional secara teknis berada di Baperida dan Inspektorat. Dalam waktu dekat akan segera kami bahas bersama para OPD agar pelaksanaannya terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya.
SEKDA BERSAMA PERANGKAT DAERAH IKUTI SOSIALISASI PELAPORAN INDIKATOR KINERJA ProSN
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryama mengikuti Sosialisasi Pelaporan Indikator Kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (4/3/2026). Kegiatan berlangsung di Setda Kabupaten Sukabumi bersama Kepala Baperida dan Inspektur Inspektorat dan beberapa OPD lainnya.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.
Irjen Kemendagri menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maju. Karena itu, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran telah menetapkan berbagai Program Strategis Nasional (ProSN) sebagai prioritas pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan ProSN sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sinergi pusat dan daerah, serta kapasitas implementasi kebijakan menjadi kunci utama agar program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“ProSN harus menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administrasi. Evaluasi tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Adapun fokus pengawasan pelaksanaan ProSN di daerah meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pada April mendatang, tim APIP Direktorat Jenderal Kemendagri dijadwalkan turun ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan ProSN.
Karena itu, Sekjen Kemendagri meminta para inspektur daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat koordinasi dengan perwakilan BPKP di daerah.
Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat setiap program strategis memiliki berbagai risiko, mulai dari risiko perencanaan, keuangan, pelaksanaan, hingga risiko sosial. Upaya mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui identifikasi, analisis, evaluasi risiko, serta penyusunan strategi pengendalian yang tepat.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi H Ade Suryama menyatakan Pemkab Sukabumi akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pelaporan Program Strategis Nasional secara teknis berada di Baperida dan Inspektorat. Dalam waktu dekat akan segera kami bahas bersama para OPD agar pelaksanaannya terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya.
